Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah, maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah melaksanakan “Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)” pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 dengan dihadiri oleh para Tamu Undangan diantaranya Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Direktur RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yaitu RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSUD Kelet Jepara, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSJD Surakarta, RSJD Sujarwadi Klaten, dan RSUD Tugurejo Semarang, serta Kajari Purwokerto, Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BPD Jateng, Stakeholder, Wartawan dan rekan–rekan Media. Tujuan dari Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perwakilan dari Ombudsman Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan ini dan menghimbau kepada SKPD yang lain untuk segera melaksakan kegiatan serupa sebagai wujud dari keseriusan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemerintahan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai dengan mandat langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Jawa Tengah, untuk segera mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Pemerintahan dan melakukan percepatan dan perbaikan Pelayanan Publik  kepada masyarakat.